KISAH HIDUPKU....

OPINI | 03 April 2014 | 09:21

Dibaca: 5043

Komentar: 6

Beberapa waktu yang lalu, saya blog walking dan menemukan sebuah ulasan menarik mengenai data korupsi yang akhir-akhir ini ramai dibincangkan ke-valid-annya. Beberapa data grafik korupsi parpol yang mencantumkan sumber dari KPK Watch bertebaran di sosial media. Berdasarkan kicauan di lini masa KPK Watch (@KPKWatch_RI), dapat dikatakan bahwa KPK Watch mengambil data korupsi parpol dari website Indonesian Coruption Watch (ICW). Namun pihak ICW menolak bahwa data tersebut bersumber dari website nya..

Saya pun mencoba stalking ke lini masanya Sahabat ICW. Dan menemukan anjuran sebagai berikut..

Kemudian saya masuk ke link ini:

http://novi-ratnanoviasari.blogspot.com/2014/03/indeks-korupsi-partai-politik-versi-kpk.html

Ada yang menarik, salah satu artikel yang ada di link ini adalah tentang Jokowi, beliau sangat memuji2 jokowi, apakah beliau pendukungnya? atau pendukung PDIP? wallahu ‘alam.

Saya sempat capture agar tak dituduh hoax.. Hehe..

Well, untuk hal ini, saya mencoba berpandangan objektif. Saya rasa kita semua sepakat, bahwa korupsi adalah penyakit kronis yang sudah mendarah daging di negara kita, Indonesia.

Kita kembali membahas link yg direkomendasikan ICW. Ternyata link itu mengkritisi rilis KPKwatch tentang partai-partai korupsi, namun menurut saya,sangat tidak substansial dan cenderung emosi.

Mari simak redaksi kalimatnya :

Saya rasa, sangat penting kita mengukur prestasi korupsi mulai cikal bakal kelahiran KPK pada tahun 2002, meskipun disahkan oleh presiden tahun 2003 dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi.

Periode pengukuran 2002 – 2014 sangat ideal. Sejatinya tidak bisa dipisahkan kedua rentang waktu itu. Jangan sampai partai politik membuat rilis tahun 2009 – 2014, karena amat sangat jelas ini akan menihilkan korupsi dibawah tahun 2009 yg sangat banyak.

Saya sangat sependapat dengan tulisan mba novi bahwa ada 2x pemilu, sehingga jika kita ingin membuat index korupsi, pembagi 2 periode harus memasukkan data jumlah pemilih tahun 2004 dan 2009. Nah, kenapa KPKwatch_RI hanya memakai data 2009, apa ada data yg disembunyikan ?

Sebelum menjawab data yg disembunyaikan KPKwatch_RI, saya coba lihat ada twit2 KPKwatch dengan Gerindra:

Entahlah. Semoga saya salah karena menganggap ini sebagai “kedekatan” KPKwatch_RI dengan Gerindra

Menurut saya, sangat jarang jika akun-akun ber-genre serius terlihat seperti berdialog. Twit tersebut berasal dari relawan Prabowo tentang KPKwatch_RI, yang sekilas memang professional.

Jika KPKwatch_RI di backup oleh LIPI dan mahasiswa aktifis anti korupsi. Keren juga ya..

Bagi saya pribadi, siapapun yang ada dibelakang KPKwatch, seharusnya semakin menyadarkan kita untuk bicara dengan data. Sampai di sini data KPKwatch_RI bisa dibilang valid, karena setelah saya coba cek link-link yang di share di TL twitternya, maupun nama-nama yang dishare di kasusnya, memang benar ada dan valid.

Misalnya grafik ini :

Yang saya tangkap dari analisa dan ‘keluhan’ Mbak Novi adalah index, dan nama jabatan. Untuk index, saya setuju agar KPKwatch_RI memperbaiki dengan bilangan pembagi hasil pemilu 2004 dan 2009. Karena jika hasil Index korupsi hanya di bagi tahun 2009, maka hasilnya seperti rilis KPKwatch_RI berikut ini:

Namun, jika saya bagi dengan jumlah pembagi hasil pemilu 2004:

Dan Pemilu 2009:

Maka saya mendapatkan hasil index menurut perhitungan saya sebagai berikut:

Nah… Jika kita urutkan sesui index terbesar korupsi dan terendah, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Tak bisa dipungkiri, bahwa yang index tertinggi korupsi masih di tempati PDIP. Selanjutnya ditempati partai baru Gerindra dan Hanura. Yang jadi pertanyaannya adalah, ‘Mengapa KPKwatch hanya gunakan data tahun 2009 ?” Kayaknya mulai terbongkar nih.. Hehehe..

Hemat saya, sebenarnya tanpa KPKwatch_RI merilis Index, sudah cukup mengetahui siapa partai terkorup, namun index yg dikeluarkan itu terlihat lebih adil, kenapa? karena tidak bisa disamakan besarnya 10 korupsi yg dilakukan partai besar dengan 10 korupsi yg dilakukan partai kecil.

Mari kita perdalam lagi analisanya.. Mbak Novi juga menggugat tentang keterangan “Mantan Kades” dan “Gunung Kidul”, juga “Ketua MK” :

Setelah saya cek, Ketua MK adalah kader Golkar, wajar beliau dimasukkan list kasus di kader golkar, nama Gunung kidul, setelah saya coba telusuri, maksudnya adalah anggota Dewan DPRD Gunung Kidul.

Semoga kita bisa sependapat, bahwa keterangan Gunung Kidul dalam grafik tersebut sebagai salah ketik tim KPKwatch.

Lalu, ini :

Setelah saya coba googling, ternyata, mantan Kades Manis Kidul yg ada di list Partai Hanura, adalah Caleg Hanura. Ini Buktinya :

Lagi-lagi yang dikritisi hanyalah tentang keterangan jabatan dari nama pelaku korupsi saja. Padahal, jika kita mau mencari tahu lebih jauh, maka akan terlihat kasus yang sebenarnya. Saya rasa bukan maksud tim KPKwatch untuk membuat grafik tersebut menjadi absurd dengan analisa-analisa ringan yang dibuat oleh Mbak Novi dalam blog-nya.

Namun, saya sedikit berterima kasih kepada pembuat analisis di blog tersebut. Karena telah membuat saya menjadi penasaran, dan berusaha untuk mencari lebih jauh tentang nama-nama yang ada dalam grafik yang dirilis KPK Watch. Yang ternyata, ketika kita cek, kasus itu memang betul-betul ada dan terjadi di dunia nyata dan tersiar di dunia maya.

http://politik.kompasiana.com/2014/04/03/analisa-sederhana-kejanggalan-data-kpkwatch-644252.html

Bismillah …
Kita sepatutnya mengapresiasi kerja tim Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyajikan data informasi korupsi di website resminya: http://antikorupsi.org/ sehingga berbagai elemen masyarakat bisa mengambil data korupsi dengan mudah, lalu membuat resume. Inilah keterbukaan informasi, sehingga semua orang bisa membuat data dan grafik sendiri “base on” himpunan berita yang ada.
Ada hal menarik, ketika ada bagian dari elemen masyarakat merilis tabel dan grafik partai korup melalui akun twitter @KPKwatchRI, dengan dasar utama yang dipakai dalam penyusunannya adalah situs ICW. Tabel dan grafik tersebut adalah sebagai berikut:

Update Maret 2014 | Versi sebelumnya di sini

dan Tabel Besar Kerugian Negara:

Kemudian, Indeks Partai Korupsi berdasarkan hasil Pemilu 2009:

Update Maret 2014 | Versi sebelumnya di sini

Tabel dan grafik di atas juga diikuti dengan detail nama-nama politisi pada masing-masing partai. Setelah rilis tersebut tersebar luas, ternyata mendapat bantahan dari ICW melalui akun twitter @sahabatICW yang menyatakan bahwa rilis tersebut bersifat HOAX [Twit 1] dan [Twit 2].
Tidak dijelaskan, hoax-nya di bagian mananya. Namun, menurut penilaian saya, pencantuman logo ICW pada tabel dan grafik yang dibikin @KPKwatchRI adalah tidak pada tempatnya, kecuali sebelumnya mereka berkolaborasi dalam penyusunan dan ada kesepakatan bersama. Tim @KPKwatchRI telah menyampaikan alasan bahwa pencantuman logo ICW adalah bentuk apresiasinya atas keterbukaan informasi yang dilakukan ICW terhadap websitenya [Twit 3]. Mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah bagian dari prinsip / etika jurnalisme secara umum, yaitu jika mengambil bahan / data harap mencantumkan sumbernya. [Twit 4]. Itu betul, mereka telah menampilkan sumbernya, namun tidak tepat untuk pemakaian logo organisasi, ada aturan bakunya sehingga tidak sembarangan ditempatkan dalam bagian publikasi. Semoga ini menjadi masukan bagi tim @KPKwatchRI yang telah mempunyai niat baik mencerdaskan masyarakat melalui budaya: Speak with data / fact.
Namun demikian, saya tetap mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras tim @KPKwatchRI yang membuat publikasi tersebut. Resume yang mereka himpun menurut saya BUKAN HOAX, karena sumbernya jelas, nama-nama koruptornya mudah ditelusuri [lihat daftarnya di Halaman 2 jurnal ini].
Saya coba rangkum dari chirpstory, tentang bagaimana tim @KPKwatchRI melakukan proses pengambilan data dari website resmi ICW antikorupsi.org untuk mendapatkan tabel partai-partai korup. Urutan prosesnya sebagai berikut:

Buka website ICW antikorupsi.org, di situ ada “Search” dan “Dokumen”.
Kemudian Download data ICW yang ada di menu “Dokumen”.
Ada menu “Search” yang bisa kita isi dengan 2 suku kata, maka siapkan kata pencarian 2 suku kata tersebut untuk mencari kasus korupsi pada periode tersebut. Contoh: kita search dengan kata “Bupati Korupsi”, maka akan didapat puluhan berita bupati korupsi. Coba search dengan kata “Korupsi APBD” akan muncul puluhan link berita korupsi.
Kemudian catat Nama, Jabatan, Kerugian negara, Kasus, Partai, Status yang ada di link hasil pencarian tersebut.
Kemudian pisahkan berdasarkan partai, sehingga jelas hasilnya, seperti grafik dan tabel di sini.
Ricek kembali nama-nama tersebut di website berita online lain untuk keakuratan data.
Dari ribuan berita kasus korupsi, di dapatkan 300an nama kader parpol tersangkut. Setelah dipisahkan didapatkan hasilnya seperti ini.
Selanjutnya dikembangkan dalam bentuk tabel atau grafik.
Kelemahan, ada sekitar 1-2% data yang mungkin tidak masuk, atau seharusnya tidak masuk.
Sangat mungkin ada nama misal: A mendapat vonis/status tersangka. Dalam prosesnya dibebaskan hakim, namun tidak diberitakan media. Jika terjadi hal demikian, mereka segera melakukan klarifikasi pemulihan. Untuk itu ditunggu masukan dari publik follower @KPKwatchRI.

Kita perlu mengacungkan jempol atas kerja keras tim @KPKwatch_RI yang berani me-resume data dan merilisnya. Itu bukanlah hal yang mudah, perlu ketelitian karena harus bisa dipertanggung-jawabkan. Kabarnya, tim @KPKwatchRI juga akan meneliti website http://infokorupsi.com/ untuk membuat ranking serupa sebagai pembanding. Mari kita tunggu rilisnya.
[Update 12 Maret 2014: Tim KPK Watch RI sudah merilis update grafik tersebut lebih lengkap berdasarkan hasil resume-nya pada polri.go.id, mahkamahagung.go.id, infokorupsi.go.id, kpk.go.id, korupedia.org, kejaksaan.go.id]
Jika kemudian ICW mengeluarkan rilis partai korupsi periode 2002-2014, mungkin hasil persentase tidak berbeda jauh dengan yang dimiliki tim @KPKwatchRI. Mengingat pada tahun lalu, ICW telah merilis kondisi partai korup pada periode tahun 2013, dengan hasil sebagai berikut:

Itulah fakta tentang partai juara korupsi, sepertinya beda jauh dengan anggapan masyarakat selama ini (terutama yang rendah tingkat pendidikannya atau tidak melek internet) tentang partai korup akibat keracunan persepsi media.
Pemilu tinggal dua bulan lagi, namun sampai sekarang ICW belum merilis data resume secara lengkap seperti yang dilakukan tim @KPKwatch_RI. Apakah ICW belum bisa menerima fakta bahwa partai paling korup ternyata bukan partai yang selama ini mereka persepsikan buruk, yang mereka kritik habis-habisan, tidak peduli benar atau salah sumbernya.
Ingat, dulu ICW pernah membabi buta menyerang, mendiskreditkan, dan mewacanakan pembubaran partai yang mereka persepsikan paling korup. [sila baca di sini]. Tampak ngawur sekali, tidak paham UU parpol, berwacana dengan tidak merasa perlu data dan sumber. Justru partai yang diserangnya itu faktanya malah paling buncit index korupsinya.
Oleh karena itu, mari kita dorong ICW atau KPK membuat rilis partai korup untuk masa depan RI yang lebih baik. Mari jadikan ini perhatian kita bersama agar korupsi bisa hilang dengan sebenarnya, dengan berhati-hati pada partai korup. ICW sudah ditantang tim @KPKwatch_RI untuk mengeluarkan resume data partai korup menjelang pemilu ini. Berani tidak?!
Sebelum terlalu dini bilang Hoax, mestinya ICW berterimakasih karena sudah dibantu menyusun dan me-resume data partai korup, tinggal lihat satu per satu data dari tim @KPKwatch_RI. Silakan check saja, cocokkan nama-namanya. Yang keliru diluruskan dengan baik. Jangan melihat siapa yang bicara, validasi saja datanya, tinggal googling, informasinya umum. Gampang, bukan?!
Kita semua pun juga bisa mem-validasinya sendiri, tidak harus menunggu rilis ICW. Kita mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan data yang sebenarnya tentang korupsi di negeri ini, untuk diberantas bersama-sama, tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Sudah saatnya masyarakat luas dicerdaskan dengan data dan fakta, bukan dijebak dengan opini atau persepsi media. Tanpa penyajian data dan fakta, semua pihak akan dengan bebas melakukan penyesatan opini.
Beruntungnya Partai-Partai Juara Korupsi
Media-media corong parpol jawara korupsi sudah sering terlihat berusaha menyesatkan opini, mengeliminasi isu korupsi agar tidak terkesan berimbas pada partainya. Saat kasus korupsi terungkap, sebisa mungkin untuk tidak terlalu vulgar menyebut nama partainya. NAMUN kalau yang korupsi adalah berasal dari parpol lawan politiknya, meski masih berstatus terduga sekalipun, akan di-blow up habis-habisan oleh jaringan media partisannya, dibicarakan terus sepanjang tahun. Seakan-akan partai itulah yang paling korup, kalau perlu kehidupan rumah tangga kader-kadernya ditelanjangi, hingga mengakar buruk dalam persepsi masyarakat. Fokus di masyarakat saat ini sudah tergambar seperti ini:

Sumber gambar: FP FB Ironisia
Let’s speak with data / facts, sebab kinerja hanya bisa dinilai dengan data-data, sedangkan citra bisa dibentuk atau dihancurkan oleh opini.
Sekarang Anda sudah tahu faktanya.
Tahun 2014, Jangan Golput ya. Golput alias Golongan Putus asa sudah terbukti tidak merubah keadaan.
Bicara tentang perubahan, ada pencerahan dari Pak Ganjar Widhiyoga (kandidat doktor ilmu hubungan internasional) yang menarik untuk disimak: Apalah arti sebuah golput?
Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
http://iwanyuliyanto.wordpress.com/2014/02/15/keberuntungan-jawara-partai-korup-di-negeri-ironisia/